Tugas Sejarah Jurnalistik

  1. Sejarah Jurnalistik di Dunia mulai dari jaman Romawi kuno

Sejarah jurnalistik di mulai pada masa Romawi kuno, pada masa pemerintahan Julius Caesar (100-44 SM). Pada waktu itu, ada acta diurna berisi hasil uji coba semua, peraturan baru, keputusan senat dan informasi penting lainnya yang dipasang di pusat kota yang disebut Stadion Romawi atau “Forum Romanum”.

Surat kabar pertama diterbitkan di Cina pada tahun 911, Pau Kin. Koran ini dimiliki oleh pemerintah ketika masa Kaisar Quang Soo. Tidak berbeda dalam Age of Caesar, Kin Pau mengandung berita keputusan, pertimbangan dan informasi lain dari Istana. Pindah ke Jerman, tahun 1609, penerbitan surat kabar pertama bernama Avisa Relation Order Zeitung. Pada 1618, surat kabar tertua di Belanda bernama Coyrante uytItalien en Duytschland. Surat kabar pertama di Inggris diterbitkan pada 1662 bernama Oxford Gazette (later the London) dan diterbitkan terus menerus sejak pertama kali muncul. Surat kabar pertama di Perancis, the Gazette de France, didirikan pada tahun 1632 oleh raja Theophrastus Renaudot (1.586-1.653), dengan perlindungan Louis XIII. Semua surat kabar yang terkena sensor prepublication, dan menjabat sebagai instrumen propaganda untuk monarki.

  • ACTA DIURNA

“Acta Diurna” dimasa Romawi Kuno dipahami sebagai papan pengumuman (sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang), diyakini sebagai produk jurnalistik pertama; pers, media massa, atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai “Bapak Pers Dunia”.

Namun sebenarnya, Caesar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi. Saat itu, atas peritah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada “Annals”, yakni papan tulis yang digantungkan di serambi rumah. Catatan pada papan tulis itu merupakan pemberitahuan bagi setiap orang yang lewat dan memerlukannya.

Saat berkuasa, Julius Caesar memerintahkan agar hasil sidang dan kegiatan para anggota senat setiap hari diumumkan pada “Acta Diurna”. Demikian pula berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui rakyatnya. Papan pengumuman itu ditempelkan atau dipasang di pusat kota yang disebut “Forum Romanum” (Stadion Romawi) untuk diketahui oleh umum.

Berbeda dengan media berita saat ini yang ‘mendatangi’ pembacanya, pada waktu itu pembaca yang datang kepada media berita tersebut. Sebagian khalayak yang merupakan tuan tanah/hartawan yang ingin mengetahui informasi menyuruh budak-budaknya yang bisa membaca dan menulis untuk mencatat segala sesuatu yang terdapat pada Acta Diurna. Dengan perantaraan para pencatat yang disebut Diurnarii para tuan tanah dan hartawan tadi mendapatkan berita-berita tentang Senat.

Perkembangan selanjutnya pada Diurnarii tidak terbatas kepada para budak saja, tetapi juga orang bebas yang ingin menjual catatan harian kepada siapa saja yang memerlukannya. Beritanya pun bukan saja kegiatan senat, tetapi juga hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan menarik khalayak. Akibatnya terjadilah persaingan di antara Diurnarii untuk mencari berita dengan menelusuri kota Roma, bahkan sampai keluar kota itu.

Tetapi kegiatan jurnalistik tidak terus berkembang sejak zaman Romawi itu, karena setelah Kerajaan Romawi runtuh, kegiatan jurnalistik sempat mengalami kevakuman, terutama ketka Eropa masih dalam masa kegelapan (Dark Ages). Pada masa itu jurnalistik menghilang.

  • PENEMUAN KERTAS

Di CHINA

Kertas pertama kali diciptakan oleh bangsa Cina. Tsai Lun adalah orang yang menemukan kertas yang dibuat dari bahan bambu yang mudah didapatkan di Cina pada tahun 101 Masehi. Penemuan ini kemudian menyebar ke Jepang dan Korea seiring dengan menyebarnya bangsa Cina ke timur dan berkembangnya peradaban di kawasan itu, walaupun sebenarnya cara pembuatan kertas pada awalnya merupakan hal yang sangat dirahasiakan.

Peradaban China merupakan peradaban yang tercatat dalam sejarah yang menyumbangkan kertas bagi dunia. Pada tahun 101 Masehi, Tsai Lun menemukan kertas yang terbuat dari bahan bambu yang mudah didapat di China. Ts’ai Lun merupakan seorang pegawai negeri pada pengadilan kerajaan yang di tahun 105 M mempersembahkan contoh kertas kepada Kaisar Ho Ti. Catatan China tentang penemuan Ts’ai Lun ini (terdapat dalam penulisan sejarah resmi dinasti Han. Orang-orang China senantiasa menghubungkan nama Ts’ai Lun dengan penemu kertas dan namanya tersohor di seluruh Cina.

Penggunaan kertas meluas di seluruh Cina pada abad ke-2, dan dalam beberapa abad saja China sudah sanggup mengekspor kertas ke negara-negara Asia. Di tahun 751, beberapa tenaga ahli pembuat kertas tertawan oleh orang-orang Arab sehingga dalam tempo singkat kertas sudah diproduksi di Bagdad dan Sarmarkand. Teknik pembuatan kertas menyebar ke seluruh Arab dan baru di abad ke-12 orang-orang Eropa belajar teknik ini. Sesudah itulah pemakaian kertas mulai berkembang luas dan sesudah Gutenberg menemukan mesin cetak modern, kertas menggantikan kedudukan kulit kambing sebagai sarana tulis-menulis di Barat. Kini penggunaan kertas begitu umumnya sehingga tak seorang pun sanggup membayangkan bagaimana bentuk dunia tanpa kertas.

            Di ISLAM

Teknologi pembuatan kertas telah berpindah ke tangan orang-orang Arab-Islam yang sebelumnya orang lebih mengenal Tsai Lun dari china pada abad ke-10 Masehi. Dalam peperangan Talas dengan tentara kekaisaran Tang, tentara Dinasti Abbasiyyah menahan sejumlah pembuat kertas. Mereka lalu diminta mendemonstrasikan kepandaian mereka membuat kertas. Teknologi pembuatan kertas pun berpindah ke tangan bangsa Arab.

Dahulu kertas dibuat dengan kulit pohon Murbei oleh bangsa China. Namun kemudian, karena di dunia Islam kulit pohon Murbei sulit ditemukan. Maka dibuatlah kertas dari pohon kapas, linen, dan serat.

Ternyata pembuatan kertas menandai sebuah revolusi sosial di dunia Arab. Masyarakat muslim menggunakan kertas untuk membuat buku. Buku-buku inilah yang kelak menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan pada abad pertengahan.

Jutaan buku dihasilkan oleh peradaban Islam yang hasilnya masih bisa dilihat sampai hari ini. Walaupun tentara Mongol menghancurkan kota Baghdad dan membuang buku-buku dari Bait Al-Hikmah, perpustakaan terbesar Dinasti Abbasiyah, namun sejumlah buku masih terselamatkan. Buku-buku demikian inilah yang menjadi khazanah dunia Islam sampai saat ini.

Di BARAT

Kertas ditemukan oleh bangsa China para tahun 105 pada masa dinasti Han dan mulai menyebar perlahan ke barat melalui Samarkand dan Baghdad. Pembuatan dan industri kertas di Eropa bermula dari Spanyol dan Sisilia pada abad ke 10 oleh kaum Muslim yang tinggal di sana, kertas kemudian mulai dikenal di Italia dan Selatan Prancis, kemudian sampai di Jerman pada tahun 1400.

Pada masa abad pertengahan di Eropa, pembuatan kertas secara manual memanfaatkan tenaga air. Adalah penemuan teknologi percetakan printing press dan revolusi percetakan pada abad ke 15 yang berkontribusi atas penyebaran kertas yang sangat pesat di Eropa.

  • PENEMUAN MESIN CETAK OLEH JOHANNES GUTENBERG

Johanes Gensfleisch Gutenberg Beliau dilahirkan di Mainz, Germany pada 1397. Beliau berasal daripada satu keluarga bangsawan dan menerima latihan awal sebagai seorang tukang emas. Johann Gutenberg dianggap sebagai penemu mesin cetak. Apa yang sebetulnya dia lakukan adalah mengembangkan metode pertama penggunaan huruf cetak yang bergerak dan mesin cetak dalam bentuk begitu rupa sehingga pelbagai macam materi tulisan dapat dicetak dengan cepat dan tepat. Segel dan bulatan segel yang pengerjaannya menganut prinsip serupa dengan cetak blok sudah dikenal di Cina berabad-abad sebelum Gutenberg lahir dan suatu bukti menunjukkan bahwa di tahun 868 M sebuah buku cetakan sudah ditemukan orang di Cina.

Proses serupa juga sudah dikenal orang di Eropa sebelum Gutenberg. Cetak blok memungkinkan pencetakan banyak eksemplar buku tertentu. Proses ini punya satu kelemahan: karena satu set baru serta komplit dari cukilan kayu atau logam harus dibuat untuk sebuah buku, dengan sendirinya tidaklah praktis untuk mencetak berbagai macam buku.

Sering disebut orang sumbangan terpenting Gutenberg adalah penemuannya di bidang huruf cetak yang bisa bergerak. Dalam perkara ini pun hal serupa sudah diketemukan di Cina sekitar pertengahan abad ke-11 M oleh seorang bernama Pi Sheng. Huruf-huruf cetak aslinya terbuat dari semacam tanah yang tidak bisa tahan lama. Sementara itu beberapa orang Cina dan Korea sudah melakukan serentetan penyempurnaan dan berhasil baik sebelum Gutenberg.

Orang-orang Korea menggunakan huruf cetak metal, dan pemerintah Korea membantu sebuah pabrik peleburan untuk memproduksi huruf cetak di awal abad ke-15 M. Lepas dari semua ini, keliru juga jika menganggap Pi Sheng seorang yang punya pengaruh spesial. Pada tingkat pertama, Eropa tidak belajar huruf cetak bergerak dari Cina melainkan atas kreasinya sendiri. Kedua, mencetak dengan cara huruf cetak bergerak belum pernah digunakan secara umum di Cina sendiri sampai baru-baru ini saja tatkala prosedur percetakan modern mereka pelajari dari Barat.

Johannes Guttenberg mengembangkan metal logam campuran untuk huruf cetak; menuangkan cairan logam untuk huruf cetak blok secara tepat dan teliti; minyak tinta cetak.

  • MESIN CETAK BIBLE GUTENBERG

Sebuah Injil ( BIBLE ) yang berasal dari abad ke-15, yang merubah cara membaca dan penyebaran buku, ditampilkan untuk publik di Melbourne. Injil ‘Gutenberg’ ini adalah buku pertama yang dicetak menggunakan mesin ketik mekanis.

Buku ini dikenal sebagai pelopor revolusi buku cetak di peradaban Barat, yang memungkinkan pertukaran informasi dan ide-ide berlangsung dengan mudah.

Edisi yang ditampilkan di Melbourne ini adalah salah satu dari 9 edisi lengkap yang masih tersisa dan bisa dipertunjukkan sebagai bagian dari ‘Pekan Buku Langka’ di Universitas Melbourne. Petugas perpustakaan universitas, Philip Kent, mengatakan, buku ini mengubah dunia.

“Ia benar-benar mendemokratisasikan pengetahuan dan membuat pengetahuan semakin dapat diakses oleh khalayak umum dan tentu saja oleh para akademisi pula,” ujarnya.

Injil ini dipinjam dari Perpustakaan John Rylands di Universitas Manchester, Inggris. Julianne Simpson, manajer buku dan peta langka di Universitas Manchester, mengawasi pengiriman injil tersebut ke Melbourne.

Injil ini mengalami penerbangan panjang sehingga kami harus menempatkannya dalam peti kayu selama sehari untuk membiarkannya beradaptasi dengan cuaca sebelum dipindahkan ke kotak saji,” jelasnya.

Ia mengatakan, tak banyak yang tahu mengenai Johannes Gutenberg, penulis dan pembuat Injil ini yang berasal dari Jerman.

“Sebagian besar orang di abad ke-15 tak meninggalkan banyak dokumentasi. Ketika Gutenberg mengerjakan kreasinya ini, ia meminjam uang dan tak mampu membayarnya kembali sehingga pada akhirnya ia tak mampu menghasilkan uang apapun dari kreasinya ini. Orang yang meminjaminya uang-lah yang akhirnya mengambil alih Injil ini, beserta peralatan lainnya, setelah diselesaikan. Menantu laki-lakinya yang tadinya bekerja untuk Gutenberg mengambil alih bisnisnya dan kemudian sukses,” urai Julianne.

  • PENERBITAN SURAT KABAR (KORAN) PERTAMA DI JERMAN, INGGRIS DAN AMERIKA

Di Jerman

Prototipe surat kabar muncul pertama kali diterbitkan di Bremen Jerman pada tahun 1609. Bentuk surat kabar yang sesungguhnya terbit pada tahun 1620 di Frankfurt, Berlin, Hamberg, Vienna, Amsterdam, dan Antwerp.

Di Inggris

Surat kabar pertama yang masih sederhana terbit pada tahun 1621. Sedangkan yang dianggap sebagai benar-benar surat kabar yang terbit secara teratur ialah Oxford Gazette yang terbit di Oxford tahun 1665.

Di Amerika

Surat kabar harian pertama di Amerika Serikat adlaah Pennsylvania Evening Post dan Daily Advertiser yang terbit tahun 1783. Hingga tahun 1830-an surat kabar harganya relatif mahal sehingga hanya dibaca oleh golongan elit dan para politikus.

  1. The Penny Press

Surat kabar New York Sun yang diterbitkan oleh Benyamin Day pada tahun 1833, harganya hanya enam sen dan mudah didapat dari penjaja di pinggir jalan. Surat kabar New York Sun menandai era surat kabar sebagai media massa, dan karena murahnya harga sebuah surat kabar era itu disebut The Penny Press.

  1. Newspaper Baroons

Pada akhir abad ke 19 surat kabar di Amerika mengalami kejayaan karena surat kabar melakukan promosi yang sangat agresif, terlebih setelah Joseph Pulitzer membeli New York Word pada tahun 1892 pembacanya berjumlah 324.000 orang. Kejayaan ini dikenal dengan masa Newspaper Baroons.

  1. Yellow Journalism

Surat kabar di Amerika akhir abad 19 menjadi bisnis besar, karena sirkulasinya yang semakin ketat dan besar. Masing-masing surat kabar ingin menarik perhatian masyarakatnya. Diantaranya dengan cara menulis headline dengan huruf besar, cerita berita sensasional. Surat kabar demikian pemberitaan nya didasarkan pada gosip, kriminal, skandal, perceraian, seks,bencana dan olah raga.

  1. Jazz Journalism

Tahun 1919 terbit surat kabar New York Daily News yang ukurannya lebih kecil, banyak menggunakan foto terutama pada halaman pertama dan menampilkan satu atau dua headline.

  1. Sejarah Jurnalistik di Indonesia

Jurnalistik atau jurnalisme berasal dari kata Journal yang artinya catatan sehari-hari atau bisa disebut juga surat kabar. Journal sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu ‘diurnalis’ yang berarti orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik.

Di Indonesia pernah dikenal istilah Publistik untuk jurnalisme. Istilah tersebut digunakan karena beberapa kampus di indonesia berkiblat pada Jurnalisme di Eropa. Kemunculan istilah jurnalistik berasal dari Amerika Serikat, yang mengganti istilah publistik yang selanjutnya mengalami perkembangan.

Kehidupan jurnalistik di Indonesia di mulai oleh Belanda saat masih menjajah negeri ini, dan para pejuang kemerdekaan menggunakan istilah jurnalistik sebagai alat perjuangan kemerdekaan. Pada waktu itu telah terbit beberapa koran yang menyuarakan kemerdekaan seperti Bintang Timoer, Bintang Barat, Java Bode dan Medan Prijai yang menjadi koran pertama di Indonesia.

Sebelum Medan Prijaji, Belanda telah terlebih dahulu mencetak tabloid bernama Batavis Novelis di tahun 1744, disusul dengan Vanndu News di tahun 1776. Indonesia sendiri pernah menerbitkan media cetak bernama Bromas Tani dan Biang lala ( 1854 ) dan surat kabar melayok ( 1856 ) yang menjadi langkah awal berdirinya jurnalistik.

  1. Perkembangan Pers di Indonesia pada zaman Belanda

Pada tahun 1828 di Jakarta diterbitkan Javasche Courant yang isinya memuat berita- berita resmi pemerintahan, berita lelang dan berita kutipan dari harian-harian di Eropa. Sedangkan di Surabaya Soerabajash Advertentiebland terbit pada tahun 1835 yang kemudian namanya diganti menjadi Soerabajash Niews en Advertentiebland.

Di semarang terbit Semarangsche Advertentiebland dan Semarangsche Courant. Di Padang surat kabar yang terbit adalah Soematra courant, Padang Handeslsbland dan Bentara Melajoe. Di Makassar (Ujung Pandang) terbit Celebe Courant dan Makassaarch Handelsbland. Surat- surat kabar yang terbit pada masa ini tidak mempunyai arti secara politis, karena lebih merupakan surat kabar periklanan. Tirasnya tidak lebih dari 1000-1200 eksemplar setiap kali terbit. Semua penerbit terkena peraturan, setiap penerbitan tidak boleh diedarkan sebelum diperiksa oleh penguasa setempat.

Pada tahun 1885 di seluruh daerah yang dikuasai Belanda terdapat 16 surat kabar berbahasa Belanda, dan 12 surat kabar berbahasa melayu diantaranya adalah Bintang Barat, Hindia-Nederland, Dinihari, Bintang Djohar, Selompret Melayudan Tjahaja Moelia, Pemberitaan Bahroe (Surabaya) dan Surat kabar berbahasa jawa Bromartani yang terbit di Solo.

  1. Perkembangan Pers di Indonesia pada zaman Jepang

Ketika Jepang datang ke Indonesia, surat kabar-surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih pelan-pelan. Beberapa surat kabar disatukan dengan alasan menghemat alat- alat tenaga. Tujuan sebenarnya adalah agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Kantor berita Antara pun diambil alih dan diteruskan oleh kantor berita Yashima dan selanjutnya berada dibawah pusat pemberitaan Jepang, yakni Domei.

Wartawan-wartawan Indonesia pada saat itu hanya bekerja sebagai pegawai, sedangkan yang diberi pengaruh serta kedudukan adalah wartawan yang sengaja didatangkan dari Jepang. Pada masa itu surat kabar hanya bersifat propaganda dan memuji-muji pemerintah dan tentara Jepang.

Jepang menduduki Indonesia kurang lebih 3.5 tahun. Untuk meraih simpati rakyat Indonesia, Jepang melakukan propaganda tentang Asia Timur Raya. Namun, propaganda itu hanyalah demi kejayaan Jepang belaka. Sebagai konsekuensinya, seluruh sembur daya Indonesia di arahkan untuk kepentingan Jepang.

Pers di masa pendudukan Jepang semata-mata menjadi alat pemerintahan Jepang dan sifat pro-Jepang. Beberapa harian yang muncul pada masa itu, antara lain: Asia Raya di Jakarta. Sinar Baru di Semarang. Suara Asia di Surabaya dan Tjahaya di Bandung.

Pers nasional masa pendudukan Jepang memang mengalami penderitaan dan pengekangan kebebasan yang lebih daripada zaman Belanda. Namun, ada beberapa keuntungan yang didapat oleh para wartawan atau insan pers di indonesia yang bekerja pada penerbitan Jepang, antara lain sebagai berikut:

  • Pengalaman yang diperoleh para karyawan pers Indonesia bertambah. Fasilitas dan alat-alat yang digunakan jauh lebih banyak daripada masa pers zaman Belanda. Para karyawan pers mendapatkan pengalaman banyak dalam menggunakan berbagai fasilitas tersebut.
  • Penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberitaan makin seering dan luas. Penjajah Jepang berusaha menghapus bahasa Belanda dengan kebijakan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan. Kondisi ini sangat membantuk perkembangan bahasa Indonesia yang nantinya juga menjadi bahasa nasional.
  • Adanya pengajaran untuk rakyat agar berfikir kritis terhadap berita yang disajikan oleh sumber-sumber resmi Jepang. Selain itu, kekejaman dan penderitaan yang dialami pada masa pendudukan Jepang memudahkan para pemimpin bangsa memberikan semangat untuk melawan penjajah.

 

  1. Perkembangan Pers di Indonesia pada zaman Kemerdekaan

Seperti juga di belahan dunia lain, pers Indonesia diwarnai dengan aksi pembungkaman hingga pembredelan. Haryadi Suadi mencatat, pemberedelan pertama sejak kemerdekaan terjadi pada akhir 1940-an. Tercatat beberapa koran dari pihak Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dianggap berhaluan kiri seperti Patriot, Buruh, dan Suara Ibu Kota dibredel pemerintah. Sebaliknya, pihak FDR membalas dengan membungkam koran Api Rakjat yang menyuarakan kepentingan Front Nasional. Sementara itu pihak militer pun telah memberedel Suara Rakjat dengan alasan terlalu banyak mengkritik pihaknya.

Pada tanggal 1 Oktober 1945 terbit Harian Merdeka sebagi hasil usaha kaum Buruh De Unie yang berhasil menguasai percetakan. Pada saat revolusi fisik itu jurnalistik Indonesia mempunyai fungsi yang khas. Hasil karya wartawan bukan lagi bermanfaat bagi konsumsi pembaca di daerah pedalaman, tetapi juga berguna bagi prajurit-prajurit dan laskar-laskar yang berjuang di Front

Pada tanggal 1 Januari 1950 berlakulah UUD RIS, tetapi pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS dibubarkan, dan Indonesia menjadi Republik Kesatuan dengan UUDS. Pada waktu itu yakni waktu pengakuan kedaulatan sampai tahun 1959 yaitu munculnya doktrin demokrasi terpimpin yang kemudian disusul dengan ajaran Manipol Usdek, kebebasan pers banyak digunakan untuk saling mencaci-maki dan memfitnah lawan politik dengan tujuan agar lawan politiknya itu jatuh namanya dalam pandangan khalayak.

Antara tahun 1955 sampai 1958 dengan UU No. 23 tahun 1954 banyak surat kabar yang dibredel, banyak pula wartawan yang ditangkap dan ditahan. Tanggal 1 Oktober 1958 dapat dikatakan sebagai tanggal matinya kebebasan pers Indonesia. Sesudah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, pihak penguasa berturut-turut mengeluarkan peraturan untuk lebih mengetatkan kebebasan terhadap pers

Departemen Penerangan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa surat kabar atau majalah harus didukung oleh suatu partai politik atau tiga organisasi massa. Surat kabar di daerah yang semula masih dibenarkan memakai nama berbeda dengan organ resmi dari induk tempat ia berafiliasi di Pusat harus mengubah namanya sehingga sama dengan organnya di Jakarta. Akibat peraturan itu dapat dibayangkan bagaimana corak jurnalistik Indonesia pada waktu itu, ruang para wartawan dipersempit, keterampilan dikekang, daya pikir ditekan. Tahun 1966 bagi sejarah pers Indonesia merupakan tahun penting karena pada tahun itulah dikeluarkannya UU No. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers.

Ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas, sejarah perkembangan pers dan jurnalistik Indonesia sejak saat itu menggembirakan dan membanggakan kita. Pada tahun 1988 tercatat ada 263 penerbitan pers, pada tahun 1992 jumlah tersebut meningkat menjadi 277 penerbitan pers.

 

  1. Perkembangan Pers di Indonesia pada zaman Ir. Soekarno

Pers di era orde lama dan orde baru dapat dikategorikan ke dalam periode kedua di mana kontrol Negara terhadap pers – meski di masa-masa awal berkuasanya rezim, hubungan harmoni masih dapat terlihat – sangat besar sehingga mematikan dinamika pers. Setelah penyerahan kedaulatan Jepang pada 15 Agustus 1945, wartawan Indonesia mengambil alih semua fasilitas percetakan surat kabar dari tangan Jepang dan berupaya menerbitkan surat kabar sendiri. Surat kabar pertama yang terbit di masa republik itu bernama Berita Indonesia yang terbit di Jakarta sejak 6 September 1945.

            Kondisi perpolitikan di Indonesia dalam tahun-tahun 1945-1958 dapat dikatakan masih sangat panas. Pertikaian dengan Belanda ataupun Jepang belum lagi tuntas, dan pergolakan di beberapa tempat dengan pihak Belanda ataupun Jepang yang belum menarik diri masih terjadi. Sebagai upaya serangan balik terhadap propaganda anti Belanda yang dilancarkan oleh surat kabar-surat kabar republik, maka Belanda juga menerbitkan surat kabar berbahasa Indonesia, diantaranya Fadjar (Jakarta), Soeloeh Rakyat (Semarang), Pelita Rakyat (Surabaya), serta Padjajaran dan Persatoean (Bandung). Pada masa itu, sebagian besar surat kabar terbit dalam empat halaman, dikarenakan kurangnya pendanaan dan percetakan yang masih minim.

            Pada Desember 1948 di Indonesia telah terbit 124 surat kabar dengan total tiras 405.000 eksemplar. Tetapi pada April 1949, jumlah surat kabar berkurang menjadi hanya 81 dengan tiras 283.000 eksemplar. Ini diakibatkan oleh Agresi Militer Belanda Kedua yang terjadi pada Desember 1948. Sementara, jangkauan tiras berubah dari 500 menjadi 5.000 eksemplar. Sepanjang periode ini, pers Indonesia semakin memperkuat semangat kebangsaan, mempertajam teknik berpolemik, dan mulai memperlihatkan peningkatan semangat partisan.

 

Era Pers Liberal

            Dunia internasional mengakui Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat pada Desember 1949. Surat kabar Indonesia Raya sendiri, pertama kali terbit di Jakarta, dengan nomor pertama yang tiba di tangan pembaca, berselang dua hari sesudah peristiwa penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, 27 Desember 1949. Sementara, lebih dari setahun sebelumnya yakni 29 November 1948, di Jakarta juga telah terbit harian Pedoman yang dibawahi oleh Rosihan Anwar, harian Merdeka yang telah terbit sejak 1 Oktober 1945 dan Indonesia Merdeka yangterbit sejak 4 Oktober 1945.

            Era liberal itu, ditandai dengan peningkatan tiras surat kabar di Indonesia. Tahun 1950, sebanyak 67 harian yang terbit berbahasa Indonesia bertiras sekitar 338.300 eksemplar. Kemudian pada 1957, jumlah harian di Indonesia bertambah menjadi 96 judul dengan tiras mencapai 888.950 eksemplar. Setahun sebelum pemilihan umum pertama, 1955, terdapat setidaknya 27 koran yang terbit di Jakarta. Total tiras seluruh surat kabar tersebut mencapai 320.000 eksemplar, dengan empat surat kabar besar, yakni harian Rakyat, koran organ PKI yang mempunyai tiras hingga 55.000 eksemplar, Pedoman yang berorientasi PSI dengan tiras 48.000 eksemplar, Suluh Indonesia yang ditengarai oleh organ PNI dengan tiras 40.000 eksemplar dan harian Abadi yang berorientasi Masyumi dengan tiras 34.000 eksemplar.

            Sepanjang masa demokarasi konstitusional hingga pemberlakuan undang-undang darurat perang pada 1957, terdapat setidaknya tujuh kabinet koalisi. Ketika mencapai puncak kekuasaannya, setiap partai yang memerintah tentu memberikan perhatian yang lebih besar kepada organ-organ dan para pengikutnya. Seperti, menyediakan kredit pendanaan pers serta keperluan kantor. Sementara, di lain pihak, surat kabar dari kaum oposisi berulang kali diberangus. Pada tahun selanjutnya, pers dan wartawan di Indonesia masih diliputi suasana penuh tantangan akibat dari berlarut-larutnya revolusi dan masih manifesnya penjajah untuk kembali ke Indonesia.

            Dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan, semangat yang menjiwai perjuangan kemerdekaan mulai luntur, terjadi persaingan keras antar kekuatan politik. Pers Indonesia ikut larut dalam arus ini, terjadi perubahan watak dari pers perjuangan menjadi pers partisipan. Pers sekadar menjadi corong partai politik. Meskipun pers bersifat partisipan, bisa dikatakan periode ini adalah masa bahagia yang singkat buat kebebasan pers, khususnya untuk wartawan politik. Inilah akhir periode kebebasan pers di Indonesia dan awal rezim Orde lama berkuasa.


Era Pers Terpimpin Orde Lama

            Pergolakan politik yang terus terjadi selama era demokrasi liberal, menyebabkan Presiden Soekarno mengubah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Pada 28 Oktober 1956, Soekarno mengajukan untuk mengubah demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Selanjutnya, pada Februari 1957, Soekarno kembali mengemukakan konsep demokrasi Terpimpin yang diinginkannya. Hampir berselang dengan terjadinya berbagai pemberontakan di banyak daerah di Indonesia yang melihat sentralitas atas hanya daerah dan penduduk Jawa.

            Munculnya berbagai pemberontakan di daerah dan di pusat sendiri, membuat Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Darurat Perang pada 14 Maret 1957. Selama dua tahun Indonesia terkungkung dalam perseturuan antara parlemen melawan rezim Soekarno yang berkolaborasi dengan militer. Namun, tak berselang lama, Soekarno menerbitkan dekrit kembali ke Undang-Undang Dasar 45, disusul dengan pelarangan Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi, karena keterlibatan kedua partai tersebut dalam pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1958 di Sumatera.

            Kegagalan Soekarno, menyebabkan ia segera berpaling kepada PKI dan menstimulasi pihak militer agar memberi dukungan penuh pada dirinya. Sebaliknya, PKI bergantung kepada Soekarno untuk dapat memimpin bangsa. Berbagai slogan politik mulai bermuculan, seperti Manipol (Manifesto Politik), Berdikari (Berdiri Di Atas Kaki Sendiri), Nefos (New Emerging Forces) dan Oldefos (Old Establishment Forces), ditambah dengan upaya dilplomasi serta manuver konfrontasi dengan Malaysia.

Ir.Soekarno menstimulasi rakyat dengan semangat revolusi, dengan dirinya sebagai tokoh pemimpin revolusi. Sepanjang periode Demokrasi Terpimpin dan diberlakukannya Undang-Undang Darurat Perang, pers pun mengalami era terpimpin ini. Presiden Soekarno memerintahkan pers agar setia kepada ideologi Nasakom serta memanfaatkannya untuk memobilisasi rakyat. Soekarno tidak ragu-ragu untuk melarang surat kabar yang menentangnya.

Di bawah Soekarno, surat kabar yang dikelola oleh kaum komunis tumbuh subur. Muncul perlawanan dari kelompok surat kabar sayap kanan nasionalis, yang mengatasnamakan Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS).  Konflik antara surat kabar sayap kanan dengan surat kabar kelompok kiri tidak terelakkan. Soekarno ternyata lebih memilih kaum kiri, dan surat kabar kaum kanan yang anti komunis dilarang terbit. Periode Demokrasi Terpimpin umumnya dikatakan sebagai periode terburuk bagi sejarah perkembangan pers di Indonesia. Hal ini bisa dimaklumi karena persepsi, sikap, dan perlakuan penguasa terhadap pers Indonesia telah melampaui batas-batas toleransi. Penguasa Demokrasi Terpimpin memandang pers semata-mata dari sudut kemampuannya dalam memobilisasi massa dan opini publik. Pers seakan-akan dilihat sebuah senapan yang siap menembakkan peluru (informasi) ke arah massa atau khalayak yang tak berdaya. Pers dianggap sebagai alat “revolusi” yang besar pengaruhnya untuk menggerakkan atau meradikalisasi massa untuk menyelesaikan sebuah revolusi.

            Pandangan ini dapat dilihat pada bagian pendahuluan dari pedoman penguasa Perang Tertinggi, 12 Oktober 1960 untuk pers Indonesia yang berbunyi : Sebagaimana kita semua telah memaklumi, surat kabar dan majalah merupakan alat publikasi yang dapat dipergunakan untuk mempengaruhi pendapat umum. Oleh karena itu, maka surat kabar dan majalah tersebut dapat dipergunakan sebagai alat penggerak massa untuk menyelesaikan revolusi Indonesia menuju masyarakat yang adil dan yang makmur.”

            Oleh karena itu, rezim Demokrasi Terpimpin merasa perlu menguasai seluruh pers, yang dalam praktik bukannya untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat tetapi untuk revolusi kekuasaan rezim itu sendiri. Atas dasar itulah penguasa melakukan rekayasa terhadap pers melalui system regulasi yang represif. Misalnya penguasa mengeluarkan Sebuah Pedoman Penguasa Perang Tertinggi untuk Pers Indonesia pada 12 Oktober 1960.

            Tujuan utama dari pedoman ini adalah mewajibkan pers menjadi pendukung, pembela, alat penyebar manifesto politik Soekarno serta mewajibkan pers untuk memiliki izin terbit. Hal ini dilakukan oleh penguasa untuk mempercepat retooling alat-alat publikasi, terutama surat kabar dan majalah, sehingga ia dapat menjadi alat dan pendukung revolusi. Setiap penerbit pers yang akan mengajukan surat izin terbit diharuskan mengisi sebuah formulir berisi 19 pasal pernyataan yang mengandung janji penanggung jawab penerbit surat kabar dan majalah seandainya ia sudah diberi izin terbit.

            Jika diteliti pasal per pasal memperlihatkan usaha penguasa untuk benar-benar “menjinakkan” pers di dalam cengkeraman kekuasaannya. Bagi penerbit yang tidak bersedia menandatangani perjanjian 19 pasal ini, otomatis tidak diperkenankan melanjutkan penerbitannya. Para penanggung jawab surat kabar dan majalah yang masih ingin mempertahankan nurani serta idealismenya, kebanyakan tidak bersedia menandatanganinya dan lebih suka menutup sendiri penerbitannya.
Cara retooling ini sangat efektif untuk menjinakkan atau memakai istilah Mochtar Lubis (1978), mengebiri pers. Akhirnya pers yang tersisa atau masih terbit adalah pers yang sudah jinak dan mandul yang kesetiaannya tidak diragukan lagi. Mengutip cerita Alfian (1991) : Bung Karno yang praktis mendominasi kehidupan politik pada waktu itu boleh dikatakn juga mendominir komunikasi politik. Sebagai komunikator yang luar biasa, pidato-pidatonya yang sering panjang mempesona yang mendengarkannya.

Media cetak boleh dikata menuruti apa saja yang diucapkannya. Pada umunya ulasan atau tajuk rencana memberikan dukungan dan bahkan sering mengagun-agungkannya. Bung Karno memang termasuk tokoh yang suka dikritik, dan semakin besar kekuasaannya semakin sensitive pula dia terhadap kritik. Mengetahui itu pers semakin takut kepadanya, dan bersamaan dengan itu isi media massa makin memuja dan menyanjungnya. Proses pengkultusan individunya meningkat pula.

            Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno, lebih cenderung memperlakukan pers sebagai extension of power-nya. Tahun-tahun tersebut dapat digambarkan sebagai berkuasanya pers komunis dan pers simpatisan-simpatisipannya. Sementara, pers lainnya yang berada dalam posisi kontra terhadap rezim Soekarno, menolak Manipol, dan pers Liberal, diasingkan atau menuai pembredelan.

Dominasi pers komunis dan simpatisan-simpatisannya dalam peta ideologi pers Indonesia tahun 1957-1965 merupakan konsekuensi-konsekuensi logis dari semangat kuat dan meningkantnya pengaruh politik PKI dan Soekarno. Namun, posisi pers pada tahun-tahun itu berubah secara radikal sejak peristiwa berdarah G30S/PKI. Karena, dalam masa selanjutnya, terhitung tanggal 1 Otober 1965, seluruh pers yang dianggap sebagai simpatisan PKI dilarang terbit untuk selama-lamanya oleh penguasa rezim baru saat itu di bawah SOEHARTO.

 

  1. Perkembangan Pers di Indonesia pada zaman Soeharto (ORDE BARU)

Pada awal kekuasaan orde baru, Indonesia dijanjikan akan keterbukaan serta kebebasan dalam berpendapat. Masyarakat saat itu bersuka-cita menyambut pemerintahan Soeharto yang diharapkan akan mengubah keterpurukan pemerintahan orde lama. Pemerintah pada saat itu harus melakukan pemulihan di segala aspek, antara lain aspek ekonomi, politik, social, budaya, dan psikologis rakyat. Indonesia mulai bangkit sedikit demi sedikit, bahkan perkembangan ekonomi pun semakin pesat. Namun sangat tragis, bagi dunia pers di Indonesia. Dunia pers yang seharusnya bersuka cita menyambut kebebasan pada masa orde baru, malah sebaliknya. Pers mendapat berbagai tekanan dari pemerintah. Tidak ada kebebasan dalam menerbitkan berita-berita miring seputar pemerintah. Bila ada maka media massa tersebut akan mendapatkan peringatan keras dari pemerintah yang tentunya akan mengancam penerbitannya.

Pada masa orde baru, segala penerbitan di media massa berada dalam pengawasan pemerintah yaitu melalui departemen penerangan. Bila ingin tetap hidup, maka media massa tersebut harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintahan orde baru. Pers seakan-akan dijadikan alat pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga pers tidak menjalankan fungsi yang sesungguhnya yaitu sebagai pendukung dan pembela masyarakat.
“Pada masa orde baru pers Indonesia disebut sebagai pers pancasila. Cirinya adalah bebas dan bertanggungjawab”. (Tebba, 2005 : 22). Namun pada kenyataannya tidak ada kebebasan sama sekali, bahkan yang ada malah pembredelan.

Tanggal 21 Juni 1994, beberapa media massa seperti Tempo, deTIK, dan editor dicabut surat izin penerbitannya atau dengan kata lain dibredel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat Negara. Pembredelan itu diumumkan langsung oleh Harmoko selaku menteri penerangan pada saat itu. Meskipun pada saat itu pers benar-benar diawasi secara ketat oleh pemerintah, namun ternyata banyak media massa yang menentang politik serta kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan perlawanan itu ternyata belum berakhir. Tempo misalnya, berusaha bangkit setelah pembredelan bersama para pendukungnya yang hantu rezim Soeharto.

  1. Perkembangan Pers di Indonesia pada Orde Reformasi – Sekarang

Kebebasan jurnalistik berubah secara drastis menjadi kemerdekaan jurnalistik. Terjadi euforia di mana-mana kala itu.

Secara yuridis, UU Pokok Pers No 21/1982 pun diganti dengan UU Pokok Pers No 40/1999. Dengan undang-undang baru dan pemerintahan baru, siapa pun bisa menerbitkan dan mengelola pers. Siapa pun bisa menjadi wartawan dan masuk organisasi pers mana pun. Hal ini ditegaskan pada Pasal 9 ayat (1) UU Pokok Pers No 40/1999, setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Ditegaskan lagi pada ayat (2), setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Kewenangan pers nasional itu sendiri sangat besar. Menurut Pasal 6 Pokok Pers No. 40/1999, pers nasional melaksanakan peranan:

  • Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
  • Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan
  • Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
  • Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhdap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan (5) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam era reformasi, kemerdekaan pers benar-benar dijamin dan diperjuangkan. Semua komponen bangsa memiliki komitmen yang sama: pers harus hidup dan merdeka. Hidup, menurut kaidah manajemen dan perusahaan sebagai lembaga ekonomi. Merdeka, menurut kasidah demokrasi, hak asasi manusia, dan tentu saja supremasi hukum.

  • UU Pers No. 40 tahun 1999, pada pasal 7 ayat 2 (Kode Etik Jurnalistik)
  1. Definisi

            Menurut UU Pers No. 40 tahun 1999, pada pasal 7 ayat 2 bahwa yang dimaksud dengan Kode etik jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Dewan Pers, menurut pasal 15 ayat 1 dan 2 UU Pers, adalah sebuah dewan yang bersifat independen, yang terdiri dari wartawan, pimpinan perusahaan pers, tokoh masyarakat ahli bidang pers atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan, dan organisasi perusahaan pers.

            Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kode etik jurnalistik adalah sebagai aturan tata susila kewartawanan, norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata karma penerbitan.

  1. Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

       Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Sumber :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s